Pemilu 2009: Rakyat Harus No. 1

Oleh: Syaiful Bari

Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Pemilu, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mencermati definisi Pemilu yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 di atas dengan sangat kentara menempatkan rakyat sebagai stakeholder utama. Tak heran jika sejak Orde Baru berkuasa hingga kini, ada istilah populer yang tak akrab terdengar di telinga, yaitu: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Idealitas semacam inilah yang seyogianya direalisasikan, karena sesuai dengan amanat UUD 1945, rakyat menempati posisi yang substansial, bukan residual (rakyat hanya memperoleh rembesan kesejahteraan). Mungkinkah?

Etika Diskursus RUU Pilpres

Oleh: Syaiful Bari

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) sudah mulai dibahas di gedung parlemen (10/3). Pembahasan RUU Pilpres kali ini merupakan pertarungan babak kedua antar-elite politik setelah rampungnya pembahasan RUU Pemilu beberapa waktu yang lalu. Pertarungan babak kedua ini tentu akan berlangsung seru mengingat sudah ada upaya untuk membendung calon tertentu dengan memperberat syarat pengajuan capres.

Potret Kapitalisme Bumi Putra

Oleh: Syaiful Bari

Berawal dari kunjungan Mangkunegara IV ke tempat putera menantunya di Demak yang menjabat sebagai Adipati di wilayah itu, sejarah perkebunan tebu dan industri gula Mangkunegaran dimulai. Di wilayah itulah, Mangkunegara IV mengamati bahwa tanaman tebu ternyata dapat tumbuh di sekitar tumbuhnya pohon kelapa yang biasa digunakan sebagai bahan dasar industri gula Jawa. Mangkunegara IV kemudian merasa perlu membangun perkebunan tebu dan pabrik (industri) gula pasir di wilayahnya sendiri.